Suarakan Jeritan Penyintas, People’s Tribunal Pasigala Sambangi DPRD Sigi

  • Whatsapp
People's Tribunal Pasigala menyambangi DPRD Kabupaten Sigi, Jumat (12/6/2020). [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 407
    Shares

 

Sigi, JurnalNews.id – Koalisi masyarakat sipil dari berbagai element seperti Advokat, LBH Sulteng, LBH Palu, Sulteng Bergerak, SHI dan WALHI Sulteng yang tergabung dalam People’s Tribunal Pasigala menyambangi DPRD Kabupaten Sigi, Jumat (12/6/2020).

Baca Juga

Kedatangan elemen masyarakat ini bertepatan dengan kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Donggala ini guna menyampaikan jeritan para penyintas, yang sampai saat ini belum menerima hak-hak mereka sebagai korban bencana alam medio 28 September 2018.

Dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Sigi Rizal Intjenae S.Sos, Ketua People’s Tribunal Pasigala, Hartati Hartono SH mengungkapkan berbagai hal. Mulai dari seputar hak-hak korban yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah hingga serangkaian permasalahan yang dirasakan para penyintas.

Termasuk di dalamnya masalah pendataan dan realisasi bantuan Rehab dan Rekon dan kepastian atas hak-hak keperdataan korban.

”Serangkaian permasalahan ini yang ingin kami komunikasikan dengan pihak Dewan Sigi,” kata Hartati.

Advertisements

Terkait dengan hal-hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Rizal Intjenae mengaku sudah berusaha semaksimal untuk selalu menjawab dan menindaklanjuti apa saja menjadi keluhan masyarakat korban.

“Kami tentunya berkoordinasi dengan eksekutif baik Kabupaten maupun Provinsi hingga menunggu keputusan Pusat,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sigi itu.

Sementara, Advokat Rakyat Agussalim SH menegaskan kembali soal hak-hak korban jangan dijadikan komoditi politik dan kita memerlukan komunikasi langsung dalam menyikapi tuntutan penyintas.

“Saya berharap, pihak DPRD Kabupaten dan Kota bersama DPRD Provinsi Sulteng dapat bertemu dan kami People Tribunal Pasigala siap memfasilitasi untuk melahirkan solusi teknis dari tuntutan Hak Hak Korban,” tegas Agussalim SH.

Salah satu korban yang belum menerima menyampaikan klarifikasi soal dana bantuan yang telah disampaikan pihak Provinsi Sulteng kepada penyalurannya di Kabupaten Sigi.

“Ini semua harus kita investigasi bersama. Sebab kehadiran People Tribunal Pasigala selain melakukan komunikasi semacam ini, juga menjadikan progres temuan untuk dijadikan tuntutan hukum,” tegas Direktur LBH Sulteng, Julianer, SH.

“Kami akan bekerja dalam skema Non Litigasi dan Litigasi, agar semuanya terang benderang menyikapi tuntutan Hak Hak Korban,” tambahnya.

Usai pertemuan ini, kedua pihak bersepakat akan ditindaklanjuti pada pertemuan bersama lintas DPRD Kabupaten dan Kota dengan Provinsi. [***]

Editor: Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News