Tiba-tiba Dipanggil Jaksa, Anggota Gapensi Kota Palu Resah

Ketua Gapensi Kota Palu Hj Salma Rahman. [JurnalNews]
Bagikan Artikel Ini
  • 241
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Sejumlah rekanan (kontraktor) yang tergabung dalam asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Palu, kini resah dengan adanya panggilan Jaksa selaku pengacara negara. Pasalnya, puluhan rekanan tersebut secara tiba-tiba mendapat tagihan dan diminta untuk membayar temuan terkait pekerjaan proyek tahun 2017.

Ketua Gapensi Kota Palu Hj Salma Rahman mengatakan, sejumlah anggotanya di Gapensi Kota Palu memang mengerjakan sejumlah paket pekerjaan jalan di dalam Kota Palu pada 2017 silam. Tetapi, terkait adanya temuan yang harus dikembalikan ke negera berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) para rekanan telah menyelesaikannya pada awal 2018 lalu.

Baca Juga

Memuat...

 

“Ini tiba-tiba ada panggilan dari Kejaksaan kepada anggota Gapensi yang mengerjakan proyek di Kota Palu Tahun 2017. Padahal mereka sudah menyelesaikan pengembalian temuan BPK terkait proyek 2017 pada awal 2018 lalu,” kata Hj Salma, di Sekretariat Gapensi Kota Palu, Rabu (5/2/2020).

Ia menambahkan, ada sekira 35 rekanan yang mendapat panggilan tersebut. 20 rekanan merupakan anggota Gapensi Kota Palu dan 15 dari asosiasi lainnya.

Menurut Hj Salma, beberapa anggotanya yang sudah memenuhi panggilan jaksa menyebutkan, para rekanan tersebut langsung diminta menandatangani kesanggupan membayar tagihan temuan terkait pekerjaan Tahun 2017.

Namun anehnya katanya, beberapa rekanan yang mempertanyakan terkait temuan yang harus dipertanggungjawabkan tersebut dinilai sejumlah rekanan sangat janggal dan tidak masuk akal.

“Disebutkan temuan selisih penggunaan alat. Ada disebutkan, dalam RAB mengangkut aspal menggunakan truck kapasitas 5 ton, namun rekanan menggunakan truck kapasitas 10 ton. Hal itu dianggap ada selisih biaya, sehingga harus dikembalikan. Padahal itu kan hanya soal teknis, yang bertujuan untuk mempercepat selesainya pekerjaan. Lantas selisihnya dimana? karena biaya sewa untuk dua kali angkut dengan 1 kali angkut dengan kapasitas berbeda, hitungannya sama. Penggunaan BBM juga sama, karena kapasitas berbeda,” jelasnya.

Ia mengatakan, perintah pengembalian dari hasil temuan analisa penggunaan alat itu disebut sangat mengada-ada.

Hj Salma juga mengatakan, pihaknya tidak menyalahkan Jaksa selaku pengacara negara, karena jaksa hanya melaksanakan tugasnya. Tetapi yang melakukan audit pekerjaan mulai dari Dinas PU selaku pemilik pekerjaan, kemudian inspektorat sampai BPK yang patut dipertanyakan hasil auditnya.

 

“Kami juga heran, ada apa tiba-tiba langsung dipanggil jaksa. Padahal sejak 2018-2019 semua anggota Gapensi di sini tidak satu pun yang mendapat pekerjaan di Kota Palu, karena semua proyek dikerjakan pengusaha dari luar. Sekarang tiba-tiba harus mengembalikan selisih pekerjaan Tahun 2017. Rata-rata anggota kami adalah rekanan yang hanya mampu mengerjakan paket-paket kecil. Bagaimana kami mau bangkit, sudah terdampak bencana dan tidak dapat paket sejak 2018, tiba-tiba sekarang malah diminta mengembalikan temuan yang diada-adakan,” ujarnya kesal.

“Yang lebih celaka lagi, ada temuan terkait pembuatan marka jalan. Padahal dalam RAB memang tidak ada pembuatan marka. Namun dijadikan temuan dan kami diminta harus mengembalikan biaya pembuatan marka yang tidak ada dalam RAB,” timpal salah satu anggota Gapensi Kota Palu lainnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Sekretaris Gapensi Kota Palu, Nur Sihaka. Menurutnya, temuan itu disebutnya sebagai temuan berulang yang senjaga dicari-cari. Pasalnya, semua rekanan yang pekerjaanya dianggap tidak memenuhi volume dan harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran, telah dilaksanakan pada awal 2018 lalu.

“Yang lebih aneh lagi, jika memang hal dinilai sebagai temuan, para rekanan selaku penyedia jasa belum pernah diundang untuk melakukan klarifikasi, baik oleh Dinas PU selaku pemilik pekerjaan, Inspektorat maupun BPK. Tapi tiba-tiba langsung panggilan Jaksa,” ujarnya.

Nur Sihaka mengatakan, pada tahun 2017 ada sekira 70 paket yang dikerjakan di Kota Palu. Namun dari 70 rekanan tersebut hanya 35 yang dipanggil untuk mengembalikan temuan.

“Apa iya, dari 70 itu hanya 35 yang terdapat temuan dari analisa penggunaan alat? Karena semua rekanan melakukan Subkon material aspal di UD Madju, karena hanya UD Madju yang memiliki AMP yang terjangaku untuk memenuhi kebutuhan material pekerjaan di dalam Kota Palu. Ini sangat mengada-ada,” terangnya.

Beberapa rekanan lain yang hadir di Sekretariat Gapensi Kota Palu menduga, temuan tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan rekanan yang tidak mendapat pekerjaan dan menagalihkan isu karena banyaknya pekerjaan di Kota Palu tahun 2019 yang menyeberang tahun.

“Sampai sekarang, hampir semua pekerjaan di Kota Palu yang belum selesai. Bahkan sampai Februari ini ada pekerjaan yang progressnya baru sekira 40 persen. Itu yang seharusnya disoroti oleh Dinas PU Kota Palu,” cetus salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya.

Sejumlah rekanan yang bernaung di Gapensi Kota Palu itu juga sepakat tidak akan membayar tagihan yang tersebut. “Biar nanti ketemu di Pengadilan, biar dipenjara saya akan jalani. Sudah dua tahun tidak dapat pekerjaan, malah dapat tagihan temuan yang tidak masuk akal. Masa hanya hasil analisa jadi temuan,” cetus rekanan lainnya.

Hingga berita ini dilansir, belum diperoleh keterangan baik dari Dinas PU Kota Palu, inspektorat maupun BPK terkait temuan yang dinilai mengada-ada itu. [***]

Penulis; Sutrisno/*

loading...

Berita terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA