Tiga Kabupaten di Sulteng Boleh Aktivitas Produktif di Masa Corona

  • Whatsapp
Sulawesi Tengah.
Bagikan Artikel Ini
  • 671
    Shares

 

Palu, JurnalNews.id – Sebanyak 102 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam zona hijau corona diperbolehkan menggelar aktivitas produktifnya, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca Juga

Untuk Provinsi Sulteng terdapat tiga kabupaten yang masuk zona hijau, sehingga diperbolehkan menggelar aktivitas produktif.

Ketiga kabupaten itu yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Unauna (Touna) dan Kabupaten Banggai Laut Banggai Laut.

Dikutip dari laman Setkab.go.id, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta langsung agar 102 daerah tersebut boleh menggelar kegiatan produktif.

“Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Advertisements

Doni Monardo mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.[***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News