Tiga Tahun Pengusutan Kasus “Luar Biasa” KONI Donggala

Bagikan Artikel Ini

Laporan: Jose Rizal
Donggala, Jurnalsulawesi.com – Memasuki bulan September 2017, penyidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah daerah oleh pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Donggala belum menemui titik terang.

Hampir tiga tahun sudah kasus ini diusut penyidik Tipikor Polres Donggala. Seratus orang saksi di mintai keteranganya, namun belum ada tanda-tanda ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

Kasus ini menjadi perhatian publik Kabupaten Donggala. Pasalnya, dengan anggaran yang cukup besar, namun prestasi kontingen olahraga Kabupaten Donggala jauh merosot dibandingkan pada masa pengurus KONI sebelumnya. Kontingan Donggala berada di urutan ke delapan dari 13 Kabupaten/Kota di Sulteng. Sangat memprihatinkan memang. Ditengah angka kemiskinan terus menanjak, Pemkab Donggala menggolontorkan dana yang besar kepada KONI, namun hasilnya mengecewakan.

Karena menjadi perhatian publik, tahun 2015 DPRD Donggala kemudian membentuk Pansus mengusut kasus itu. Pansus yang di ketuai oleh politisi Nasdem, Moh Taufik, mensinyalir, ada yang tidak beres dalam pengunaan dana KONI saat mengikuti Porprov di Kabupaten Poso tahun 2014 silam. Pansus menemukan ratusan juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pansus kemudian merekomendasikan temuan itu ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi Pansus kemudian ditindak lanjuti Penyidik Tipikor Polres Donggala. Namun penangananya terus saja molor. Penyidik beralasan mereka sedang menunggu hasil audit ulang dari BPK Perwakilan Sulteng. Penyidik mengaku terus mendalami kasus tersebut, akan tetapi publik Kabupaten Donggala menilai pengusutan kasus Koni sangat lamban alias jalan di tempat. Bahkan publik menilai, penyidik seolah berusaha “merahasiakan” perkembangan kasus yang diduga melibatkan ketua Koni Kabupaten Donggala tersebut. Publik Kabupaten Donggala pesimis kalau kasus ini bisa tuntas sebelum berakhir tahun 2017.

Saat Kapolres Donggala masih dijabat oleh AKBP Guntur Herditrianto SIK, Kapolres  mengatakan, proses penyelidikian sedang berjalan. Penyidik masih mencari data serta bukti-bukti yang cukup untuk mematangkan proses penanganan kasus tersebut.

Penyelidikiannya belum bisa diberitahu ke publik karena masih proses pengumpulan data dan bukti-bukti. Guntur mengatakan, setelah penyidik mematangkan penyelidikiannya, pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus Koni kepada awak media. Kapolres menilai, kasus penyalahgunaan dana KONI Donggala bukanlah kasus yang mudah.

“Masih penyelidikian dulu, biar matang dulu. Kalau memang sudah ada perkembangan, akan kami sampaikan ke media,” janjinya saat itu.

Namun hingga Kapolres Guntur dipindah tugaskan, kasus ini tidak pernah lagi di ekspose ke media.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala, Abd Rasyid berpendapat lain. Menurut Rasyid, kasus Koni Donggala bukanlah kasus yang rumit.

“Apa susahnya mengusut kasus ini. Bukti permulaan ada. Temuan BPK itu jelas ada indikasi kerugian daerah. Sekarang kembali ke penegak hukum, serius tidak,” kata Rasyid, Minggu (23/7/2017) lalu.

Rasyid menjelaskan, tahun 2015 DPRD Donggala sudah menyerahkan dokumen temuan Pansus dan dokumen laporan BPK Perwakilan Sulteng ke pihak kepolisian. Bahkan Radyid meminta penyidik meng SP3-kan saja kasus itu agar ada kepastian hukum.

“Kan kami sudah serahkan dokumennya. Semua tertera dalam dokumen tersebut. Kalau menunggu hasil audit ulang dari BPK, ya mau sampai kapan. Kalau memang tidak ada kepastian, SP3-kan saja biar masyarakat tidak bertanya-tanya,” ujarnya.

Kasatreksrim Polres Donggala saat dijabat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Laorens R Heseleo menjelaskan, penanganan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Koni Donggala sudah sampai pada tahap penyidikan. Ditemui di ruang Krimsus Tipikor Polres Donggala, Kamis (26/5/2016), Laorens mengungkapkan, tim penyidik Tipikor Polres Donggala sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti.

“Kasus KONI Donggala tahapanya sudah sampai pada penyidikan. Saat ini tim penyidik kita berada di Kabupaten Poso untuk mengumpulkan bukti-bukti,” kata Laorens.

Laorens menjelaskan, penyidik Tipikor Polres Donggala sejauh ini sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk di mintai keterangan. Ada seratus orang lebih saksi di mintai keterangan, diantaranya beberapa wartawan media cetak maupun elektronik yang bertugas meliput kegiatan Porprov di Kabupaten Poso.

Laorens mengungkapkan, tanggal 21 Mei 2016 lalu, pihaknya menyurat ke lembaga audit di Palu untuk meminta perhitungan kerugian daerah. Namun menurutnya, data yang diminta belum diserahkan karena saat ini tim auditor BPK masih berada di beberapa kabupaten melakukan audit keuangan.

“Surat kita sudah di balas namun mereka masih bertugas melakukan audit di beberapa kabupaten di Sulteng. Mereka baru berada di Palu sekitar tanggal 15 Juni 2016. Tanggal 15 itu kami akan menyurat kembali,” jelas Laorens.

Belum lama ini, pihak kepolisian  melalui Wakapolres Donggala, Kompol M Asjik, saat dihubungi wartawan melalui layanan WhatsApp mengaku, penyidikan kasus KONI Donggala tetap lanjut. Namun Asjik beralasan, penyidik Tipikir masih menunggu hasil audit ulang BPK RI Perwakilan Sulteng.

“Lanjut. Lagi nunggu hasil audit BPK,” tulis Wakapolres singkat, Selasa (11/7/2017).

Temuan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah tahun 2015 terhadap kegiatan KONI Donggala menyebutkan, terjadi penggunaan dana yang tidak jelas dan tidak wajar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Penggunaan dana hibah untuk Poprov di Kabupaten Poso tahun 2014 itu dinilai merugikan keuangan daerah sebesar Rp 452.950.

Diantaranya soal pembelian dua unit sepeda motor ternyata tidak ada. Ketua KONI tidak bisa memperlihatkan faktur pembelian. Motor tersebut malah menunggak kredit, sehingga ditarik pihak dealer.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang saat itu dijabat oleh  Ajis, menyebutkan, pada APBD Perubahan tahun 2014 total dana yang disediakan Pemkab Donggala untuk kegiatan KONI sebesar Rp1,7 miliar. Yang sudah dicairkan mencapai 85 persen.

Masyarakat berharap, semoga kasus KONI Donggala bisa di selesaikan oleh Penyidik Tipikor Polres Donggala hingga ketahap P21 dan segera di ajukan ke Kejaksaan. Korupsi adalah musuh bersama, masyarakat Kabupaten Donggala mendukung sepenuhnya langkah kepolisian menyelesaikannya.

Korupsi adalah musuh bersama, masyarakat Kabupaten Donggala mendukung sepenuhnya langkah kepolisian menyelesaikan kasus tersebut. Semoga! [***]

loading...

Berita Lainnya

Google News