Tim Hukum dan Advokasi Rusdy-Ma’mun Akan Datangi Bawaslu, Ada Apa?

  • Whatsapp
Agussalim, SH (kanan) bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi Rusdy Mastura. [Foto: Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 91
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Tim Hukum dan Advokasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Rusdy-Ma’mun akan mendatangi Bawaslu Sulteng, terkait pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Rencananya, tim yang dibentuk sebagai relawan Cudi-Ma’mun itu akan ke Bawaslu Sulteng, pada Rabu (30/9/2020).

Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi Rusdy-Ma’mun, Agussalim, SH mengatakan, kedatanganya ke Bawaslu untuk merespon dan mempertegas terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Baca Juga:

“PKPU itu mengatur protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19,” terang Agus dalam keterangannya, Selasa (29/9/2020).

Menurut Agus, PKPU itu wajib dipatuhi oleh semua kandidat maupun tim sukses beserta relawan selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

Advertisements

“Sekarang sudah masuk tahapan kampanye, sangat rawan terjadi pelanggaran PKPU Nomor 13 itu pada saat dilakukan pertemuan-pertemuan dalam upaya meraih dukunngan kandidat yang bertarung di Pilkada ini,” jelasnya.

Advertisements

“Menurut saya, PKPU ini sebetulnya sudah cukup tegas, namun belum banyak yang memahami,” tambahnya.

Jika seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada mematuhi aturan ini lanjut Agus, ia yakin Pilkada tak akan menciptakan kerumunan massa yang rawan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

“KPU membolehkan kampanye terbuka dengan melakukan pertemuan dan debat publik secara terbatas, seperti yang yang diatur dalam PKPU 13/2020. Tapi kerumunan massa tetap saja terjadi seperti pada saat pengambilan nomor urut paslon pada 24 September,” katanya.

“Karena itu, Bawaslu juga harus turut mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan Pilkada, khususnya terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Karena keberadaan PKPU 13/2020 hanya sebagai penegasan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Kita tidak ingin pelaksaan Pilkada justeru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” tegasnya. [***]

Advertisements

 

Iklan
loading...

Berita Lainnya

Google News