Tim Hukum Rusdy Mastura Minta Bawaslu Sulteng Awasi Medsos, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Calon Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Agussalim, SH. [Foto: Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 329
    Dibagikan

Palu, JurnalNews.id – Meskipun kampanye Pilkada serentak 2020 saat pandemi Covid-19 telah memperbanyak penggunaan media sosial (medsos) maupun media massa konvensional, namun semua pasangan calon (paslon) dan timnya harus tetap berhati-hati dalam berkampanye.

Koordinator Relawan Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Agussalim, SH meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memperketat pengawasan penggunaan medsos atau mengajak bekerja sama dengan penyedia aplikasi medsos, seperti Facebook, Twitter, Google, dan lainnya.

Lihat Juga

Menurut Agussalim yang dikenal aktivis pergerakan rakyat di Sulteng ini, menjelang Pilkada gubernur dan Pilkada Serentak di 7 Kabupaten/kota, situasi sudah mulai “memanas”.

“Situasi ini akibat Covid-19 yang berdampak pada para tim sukses yang lebih banyak menggunakan media IT. Bawaslu harus mengeluarkan mandat kewenangannya tanpa harus menunggu “instruksi” pusat soal antisipasi terjadinya pelanggaran atau melakukan hoax serta black campaign terhadap paslon,” kata Agus di Palu, Rabu (16/9/2020).

Jika ada yang terbukti melanggar melakukan black campaign kata Agus, bukan hanya kena sanksi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Tapi juga bisa dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Saat ini tahapan kampanye memang belum berlangsung, tapi setidaknya regulasi seperti UU ITE bisa dijadikan makna formil dari eksistensi UU tentang Pilkada,” jelasnya.

Menurut Agussalim SH bahwa dengan tahapan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2020 saat ini belum ada penetapan calon, semestinya Bawaslu tidak kaku dalam melihat realitas politik dari entitas tim sukses Pilkada yang terus menerus berkampanye ria menggunakan medsos seperti di Facebook.

“Padahal penetapan calon baru akan dilaksanakan pada 23 September 2020,” jelasnya.

“Pasangan calon (Paslon) belum ditetapkan, jadwal juga belum ada, tapi sudah banyak tim sukses yang istilahnya telah “mencuri” start kampanye,” tambahnya.

Sementara kata Agus, belum ada juga gambaran dan ketegasan metode kampanye secara virtual akibat adanya pandemi Covid-19.

“Apakah semua itu tidak menjadi pertimbangan Bawaslu sebagai pemgawas untuk menuju Kualitas Pesta Demokrasi?,” ujarnya.

Agussalim menegaskan, ada beberapa hal yang mesti disampaikan sebagaimana diatur dalam pilkada di tengah pandemi ini.

Pertama kata Agus, tetap mengacu pada protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, termasuk di tahapan kampanye sedini mungkin disampaikan Bawasalu.

“Saya bersedia untuk mendiskusikan solusi kepada Bawasalu, sehingga tim kampaye, paslon dan masyarakat harus taat prosedur protokol kesehatan dan PKPU 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pilkada Dalam Bencana Non Alam/Covid-19, KPU masih membuka ruang kampanye yang sifatnya konvensional, tatap muka, pertemuan terbatas bahkan rapat umum masih bisa dilakukan dengan protokol Covid-19,” katanya.

“Bawaslu Sulteng juga harus kreatif dalam sosialisasi ke publik, terutama keberadaan Tim Paslon yang baru mendaftar di KPU, sehingga tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” jelasnya.

“Apa susahnya membuka dialog virtual atau online contak telepon bagi rakyat untuk majunya kualitas demokrasi kita di Pilkada serentak ini di Sulteng,” katanya.

“Penyelenggara termasuk Bawaslu juga harus betul-betul bisa meyakinkan pemilih, bahwa kegiatan memilih di TPS tetap aman dari penyebaran Corona. Karena rasa khawatir bisa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih,” tutupnya. [***]

 

Berita Terkait

Google News