TPDI: Pendapat JK Menyesatkan dan Meremehkan Parpol

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini
Jusuf Kalla

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pendapat Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang menyatakan materi hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly, tidak menyangkut kepentingan masyarakat luas, jelas merupakan pendapat yang menyesatkan dan menganggap sepele posisi partai politik.

Seperti diketahui bahwa hak angket digulirkan anggota DPR terkait campur tangan Menteri Yasonna yang melahirkan dualisme Partai Golkar dan PPP. Dengan menganggap sepele hak angket itu, JK juga meremehkan parpol dalam persoalan mengelola kekuasaan.

Baca Juga:

“Pendapat itu menyesatkan sekaligus membahayakan stabilitas pemerintahan. Pendapat itu jelas paradoks politik, karena bertentangan dengan realitas di mana Fraksi-Fraksi DPR sebagai kepanjangan tangan parpol tidak dapat melakukan fungsi representasi rakyat apabila terpecah belah,” kata koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Sabtu (28/3/2015).

Kalau saja perpecahan yang terjadi dan melahirkan dualisme kepengurusan, seperti dialami Golkar dan PPP, juga berkembang ke parpol lainnya yaitu Demokrat dan PDIP yang dalam waktu dekat ini juga akan berkongres, maka peran legislatif di bidang pengawasan dan legislasi macet total.

Advertisements
Advertisements

“Sehingga eksekutif akan merajalela melakukan kebijakan suka-suka demi menguntungkan kelompok penguasa yang terbangun akibat kartel dalam parpol. Apakah kondisi demikian bukan sebuah desain besar untuk membangun rezim anti pemberantasan korupsi ketika DPR tidak dapat melakukan fungsi representasi rakyat?” ujar Petrus yang dilansir Rakyat Merdeka Online.

Dia tegaskan bahwa persoalan pokok bukan pada pertikaian antar elite parpol, namun pada Menteri Yasona Laoly yang bertindak menjadi aktor dalam melahirkan dualisme kepengurusan parpol. Inilah yang akan sangat membahayakan keutuhan bangsa, mengganggu persatuan rakyat dan kehidupan rakyat. Selain itu, pemerintah sudah tidak melaksanakan UU Parpol secara benar.

Advertisements

“Kita tidak mengerti penilaian JK dalam soal ini, bahkan kita patut pertanyakan cara pandang JK dengan ‘kacamata kuda’ dalam melihat dualisme kepengurusan Golkar dan PPP. Ini bukanlah prestasi Yasona tetapi adalah sebuah kegagalan yang bakal menciptakan malapetaka bagi kekuasaan Jokowi-JK,” tutur Petrus. [Rmol]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News