Wanita Korban Pemukulan Oknum Satpol PP di Gowa Terancam 6 Tahun Penjara, Kok Bisa?

  • Whatsapp
Pasangan suami istri korban kekerasan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Gowa, diisukan sedang dalam keadaan tidak hamil. | Foto: Instagram @warung_jurnalis
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel terhadap pasangan suami istri pemilik kafe hingga kini masih jadi pembahasan.

Seperti diketahui, saat ini oknum Satpol PP pelaku pemukulan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersnagka oleh pihak Polres setempat.

Baca Juga

Sementara, kini pasutri tersebut tengah dalam penyelidikan. Pasalnya, publik dibuat penasaran terkait keterangan korban yang mengaku dirinya hamil dan hal tersebut menjadi kontroversi.

Melalui video yang beredar, wanita berinisial A itu mengaku bahwa kehamilannya tidak bisa dijangkau dengan logika. Hal itulah yang membuat warganet bingung, hingga akhirnya menuai kontroversi.

Akibat pertikaian yang terjadi pada 14 Juli 2021, sang pelaku harus berada di jeruji besi dan di copot dari Sekretaris Satpol PP Gowa oleh Bupati setempat.

Namun di luar dari proses hukum dugaan penganiayaan Mardhani tidak lain adalah pelaku, akademi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Hasnan Hasbi mengatakan pihak kepolisian juga harus memproses klaim kehamilan terduga korban.

Pasalnya kehamilan korban menjadi pemicu dugaan penganiayaan itu menjadi viral dan menjadi atensi nasional.

Dilansir dari akun instagram @palopo_info, Dosen Fakultas Hukum UMI menyatakan, dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Mardhani tidak bisa dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum terlebih korban sudah melapor.

Namun, terkait kehamilan sangat korban juga harus dibuktikan.

“Penganiayaan murni pidana dan harus dipertanggungjawabkan meski asbabun nuzulnya adanya ketersinggungan”, ujar Hasnan.

“Tetapi aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam dengan keterangan atau statement (hamil) yang menjadi isu liar yang disampaikan oleh korbanKenapa?

“Karena kronologi perbuatan terlapor tidak terpisah dengan keterangan saksi pelapor atau korban, agar semua keterangan-keterangan dapat dipertanggungjawabkan”, sambungnya.

Adapun penyampaian dari Doktor hukum lulusan Universitas Tarumanagara Jakarta mengatakan, jika kehamilan korban tidak bisa dibuktikan secara medis, maka hal itu merugikan banyak pihak. Bahkan disebut melanggar ketentuan hukum. ***

Berita Terkait

Google News