Wapres JK: Hutang Korban Bencana Tak Dapat Diputihkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Menteri PUPR memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat tertutup di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis sore (31/1/2019). [Antara]
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, hutang atau pinjaman para debitur perbankan tidak dapat diputihkan.

Hal itu disampaikannya menyusul upaya korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong Provisni Sulawesi Tengah (Sulteng), yang mendesak adanya pemutihan hutang di perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Baca Juga

Dalam kunjungannya di Palu, Kamis (31/1/2019) Wapres JK menegaskan, tidak ada yang namanya pemutihan hutang meskipun debitur berada dalam wilayah terdampak bencana.

“Tidak ada namanya pemutihan utang, yang ada hanya ditunda pembayarannya. Itu namanya direlaksasi,” kata JK yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Loading…

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, JK menyebut bahwa utang debitur dapat ditunda penagihannya maksimal hingga tiga tahun.

“Hanya diringankan atau direlaksasi. Misalnya jika utang nya dilunasi dalam satu tahun ditunda sampai tiga tahun karena menjadi korban bencana,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Huntara Tak Dapat Diuangkan
Sementara, terkait dengan upaya para yang belum mendapatkan jatah hunian sementara (Huntara) agar diberikan uang tunai agar mereka bisa membangun sendiri huntara sendiri, Wapres JK juga menyebutkan Huntara tidak dapat dikonversi atau diganti dengan uang tunai.

“Tidak bisa. Tidak bisa,” ujar JK saat memberikan keterangan pers usai memimpin Rakor tertutup percepatan rekonstruksi pascagempa Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Ia mengatakan bahwa penguangan huntara tidak bisa dilakukan sebab tidak ada dalam aturan manapun yang membolehkan hal tersebut. [***]

Editor; Sutrisno

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA