Warga Desak HGU PT SPM Dicabut

Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan warga dari Kelurahan Tondo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sinar Putra Murni (SPM), dicabut. Tuntutan tersebut disampaikan dengan menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kota Palu, Rabu (18/7/2018).

Koordinator aksi Ismail, dalam orasinya mengatakan bahwa tanah seluas 109 hektar yang saat ini dikuasai PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo, di Wilayah Kelurahan Tondo dan Talise itu merupakan tanah adat dan milik masyarakat setempat.

Baca Juga

Karena itu kata Ismail, segala aktivitas kedua perusahaan property itu di lokasi tersebut harus dihentikan, karena lahan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk perusahaan. “Kami minta segala aktivitas yang saat ini dilakukan PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo segera dihentikan,” kata Ismail.

Para pengunjuk rasa mendesak DPRD Kota Palu mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan aktivitas perusahaan itu.

“Kepada wakil rakyat di DPRD Kota Palu harus segera mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan aktivitas perusahaan itu di tanah mereka,” desak Ismail.

Sejumlah anggota anggota dewan menerima kedatangan pengunjuk rasa dan merespon tuntutan mereka.

Anggota Komisi B Alimudin H Alibau yang menerima demonstran memastikan DPRD Kota Palu segera mengeluarkan rekomendasi kepada aparat kepolisian dan pemerintah kota agar menghentikan aktivitas dua perusahaan itu.

“Selain itu kita akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki polemik yang terjadi di sana,” ujar Alimudin di depan demonstran.

Senada dengan Alimudin, anggota DPRD Palu Nanang mengatakan akan menggelar rapat dengar pendapat bersama warga di Kelurahan Tondo dan Talise, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu, pihak kepolisian dan pihak perusahaan.

“Dalam hal ini tidak ada komunikasi yang dibangun antara pihak pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat yang turun-temurun pemilik lahan tersebut. Seharusnya sebelum lahan dikeluarkan kontrak HGB maupun HGU-nya, harus dikoordinasikan maupun disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat,” jelas Nanang.

Sebelumnya Ketua DPRD Palu Ishak Cae mengatakan segera membentuk panitia khusus untuk menyelidiki terbitnya surat perpanjangan HGB dan HGU seluas 109 hektare atas nama PT SPM.

“Kita akan bentuk pansus mengenai kepemilikan HGB dan HGU atas nama PT. Sinar Putra Murni yang ada di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore,” kata Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae di Palu, Jumat (13/7/2018).

Sehari sebelumnya, Ishak Cae juga telah menegaskan hal itu saat dirinya memimpin rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Wali Kota Palu atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2017 di ruang sidang utama DPRD Palu. [***]

 

Sumber; Antara
Editor; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News