Warga Donggala Utara Tuntut Bupati Kasman Lassa Lengser

Aksi demonstrasi warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Senin 28 Juni 2021. | Foto: iNSulteng
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menggelar aksi demo, Senin 28 Juni 2021 pukul 10.00 WITA.

Dalam aksinya, mereka sempat memblokir Jalur Trans Sulawesi di desa setempat denga membakar ban bekas.

Baca Juga

“Jalan di tutup,” ujar salah satu pengguna jalan mama Rahmat, saat akan melintas.

Sementara itu kata dia puluhan kendaraan roda dua dan empat tejebak macet dan tidak bisa melintas. “Tidak bisa lewat,” jelasnya.

Sejumlah anggota Polisi dikerhakan ke lokasi untuk mengamankan aksi demo tersebut.

“Kabarnya tidak mau di buka jalan oleh warga kalau bupati tidak turun,” kata Mama Rahmat.

Diduga demo berkaitan pemberhentian kepala desa setempat oleh Bupati Donggala Kasman Lassa.

Aksi demonstrasi warga Desa Marana, Kabupaten Donggala itu juga memicu reaksi warga lainnya.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Donggala Utara (AMPDU) bakal berdemonstrasi dengan menutup jalan trans.

Demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 28 Juni 2021, sempat membuat jalur provinsi yang menghubungkan Kota Palu dan Tolitoli itu lumpuh.

Ketua AMPDU, Karimul Hamid menjelaskan banyak persoalan yang berujung pada reaksi masyarakat.

Sehingga masyarakat tak lagi percaya dengan kepemimpinan Bupati Donggala, Kasman Lassa.

Salah satunya soal Teknologi Tepat Guna (TTG) yang kini telah masuk dalam ranah pembicaraan DPRD Donggala.

“Tidak ada tawar menawar, Bupati Donggala Kasman Lassa harus turun dari jabatannya,” jelasnya kepada media ini pada Senin, 28 Juni 2021.

Mengenai peran DPRD Donggala atas segala persoalan di wilayahnya, Karimul Hamid berharap seluruh anggota dewan solid dan serius menangani persoalan TTG.

“Jika DPRD menganggap program TTG menjadi masalah krusial yang harus segera di tuntaskan, kami sangat mendukung dan siap berpartisipasi sepenuhnya,” jelasnya.

Bukan hanya itu, banyak permasalahan yang belum juga tuntas dan memicu reaksi warga.

Seperti pemenuhan hak-hak warga terdampak bencana hingga permasalahan aset daerah yang belum juga selesai.***

Pos terkait

Google News