Warga Sigi Resah, Ribuan Hektar Lahan Pertanian Tergerus Sungai

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Sigi, Jurnalsulawesi.com – Ribuan hektar lahan pertanian warga habis akibat abrasi Sungai Palu. Jika ditaksir sekitar 15 ribu hektar lahan perkebunan milik warga di sepanjang Kecamatan Tanambulava dan Gumbasa, Kabupaten Sigi, hilang tergerus ganasnya Sungai Palu.

Hal tersebut diungkapkan Firman, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, dalam pertemuan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Muh. Masykur, Minggu (13/8/2017). Menurut Firman, perlu perhatian dan langkah kongkrit dari pemerintah provinsi untuk merespon masalah ini.

Baca Juga

“Jika situasi ini dibiarkan terus, sampai kapan kami harus menunggu dilakukan upaya dan langkah-langkah nyata mengantisipasi persoalan ini. Sudah ribuan lahan milik warga hilang. Sudah tidak terhitung banyaknya kerugian yang dialami warga. Jika kami hitung-hitung sekitar 15 ribu hektar lahan yang hilang,” ungkap Firman.

Sebagai pemilik lahan lanjut Firman, sudah banyak upaya yang dilakukan di Sigi. Masalah ini juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi, tetapi tidak ada respon yang menggembirakan, karena memang masalah ini terbentur di kewenangan. “Katanya ini kewenangan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Masykur menjelaskan terkait abrasi Sungai Palu memang sudah sepatutnya semua pihak, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III duduk bersama untuk membahas solusi dan jalan keluar masalah abrasi ini.

“Pasalnya kondisi sudah sangat menguatirkan dan membuat kita miris. 15 ribu hektar lahan yang hilang bukan perkara sedikit. Dan kondisi ini terus menerus terjadi. Apalagi dalam situasi seperti ini, sulit diprediksi. Daya rusak akibat bencana banjir sudah pada tingkat meresahkan kita,” jelasnya.

Menurut Masykur, testimoni seperti yang disuarakan warga di sepanjang bantaran Sungai Palu. Di kiri kanan wilayah kecamatan dan desa yang menjadi daerah aliran sungai masalahnya sama. “Mulai dari Kecamatan Gumbasa, Tanambulava, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat dan Marawola,” jelas Masykur.

Namun demikian, Masykur mengajak seluruh warga untuk tidak berputus asa. sekalipun upaya yang selalu dikakukan belum mendapat respon nyata dari pemerintah. Karena memang untuk menata dan menormalisasi Sungai Palu butuh biaya cukup besar. Jika mengandalkan dana dari APBD sudah pasti tidak cukup. Namun bukan berarti lantas kita lepas tangan dan menutup mata atas kondisi ini. Tidak tepat juga kalau muncul anggapan dam sinyalemen seperti itu.

Jika perlu, pemda kabupaten dan provinsi mengeluarkan kondisi darurat abrasi dan “memaksa” pemerintah pusat melalui BWSS mengalokasikan anggaran pentaan dan normisasi Sungai Palu.

Ini juga dimaksudkan supaya pihak BWSS tidak sekedar asal-asalan dan menutup mata. Cobalah sesekali mendengar dan merespon tuntutan warga yang saban hari dilingkupi kecemasan dan rasa was-was, sahut Ketua Fraksi Partai NasDem ini.

“Paling tidak, ke depan kita berharap sudah nampak ada langkah konkrit yang bisa diliat oleh warga, minal desain perencanaan penataan Sungai Palu yang terintegrasi,” tutup Masykur. [***]

 

Rep; Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News